Penilaian Pakar Hukum Tata Negara Terhadap Kasus Ahok

INDOPLAYINFO – Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai, bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bisa memenuhi permintaan penangguhan penahana terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. 

Karena menurutnya, Ahok telah memenuhi kriteria objektif untuk bisa dibebaskan dari tahanan. melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, enggakkan, Ujar Refly Harun.

Penilaian Pakar Hukum Tata Negara Terhadap Kasus Ahok
Penilaian Pakar Hukum Tata Negara Terhadap Kasus Ahok

Menurut Refly, Ahok juga tidak mungkin mengulangi perbuatannya untuk kembali menista agama. Selain itu, Refly meyakini Ahok tidak akan menghilangkan barang bukti.

Meski begitu, Refly menghormati keputusan hakim pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan vonis dua tahun penjara dan langsung menahan Ahok.

Namun, kata dia, masih ada upaya banding. Selama kasusnya belum berkekuatan hukum tetap, Ahok berhak mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

“Dari kondisi objektif itu, menurut saya cukup kuat alasan penangguhan penahanan. Beda kalau kasus korupsi bisa lari, dicegah saja dia bisa lari,” kata Refly.

Sejumlah aksi damai dilakukan pendukung Ahok agar Pengadilan Tinggi mengabulkan penahanan dan banding vonis yang diajukan oleh Ahok dan kuasa hukumnya.

Massa pendukung Ahok juga menggalang aksi pengumpulan data KTP di di Balai Kota DKI Jakarta.

Kepala Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Johanes Suhadi mengaku pihaknya belum menerima berkas perkara Ahok dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hal itu membuat proses permohonan penangguhan penahanan belum bisa diproses.